Temuan lain adalah pelampauan anggaran pada pos Belanja Aset Tetap Lainnya yang mencapai 125,12 persen dari pagu yang ditetapkan. Dari pagu Rp1,77 miliar, realisasi mencapai Rp2,22 miliar.
Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat lemahnya ketertiban data dan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis data riil.
Kemiskinan dan IPM jadi Sorotan
Selain aspek keuangan, Pansus DPRD Lembata juga menyoroti sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat yang masih memerlukan perhatian serius.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lembata berdasarkan data BPS masih berada pada angka 24,22 persen atau menempati urutan ketujuh tertinggi di Provinsi NTT, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata tahun 2024 tercatat berada pada angka 69,70, masih di bawah capaian nasional sebesar 75,90.
Pansus juga menyoroti pengendalian inflasi daerah yang dari target 2,60 persen hanya terealisasi 1,94 persen, serta pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,47 persen yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu sejajar dengan capaian nasional.
Rekomendasi Strategis DPRD
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, Pansus DPRD Lembata memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatLembata.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
